Brigade Manguni dan GP Ansor Serukan Jaga Stabilitas Sulut di Pilpres

Farry Malonda, Dewan Tonaas BM

Manado, SahabatTewasen,-

Nuansa politik yang kian memanas di pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Capres – Cawapres) di perhelatan demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, membuat Organisasi Masyarakat harap-harap cemas terjadi perpecahan, Brigade Manguni (BM) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulut putuskan angkat bicara.

Tonaas Farry Malonda, Dewan Pimpinan Tonaas BM Sulut menginstruksikan kepada ribuan anggotanya untuk menahan diri dan ikut berpartisipasi dengan pihak keamanan menjaga stabilitas daerah.

“Semua anak bangsa wajib menjaga stabiltas tak terkecuali putra Sulut. Di Pilpres ini kita berdemokrasi biarkan hak asasi berpolitik setiap insane untuk menentukan pilihan jangan ada pemaksaan, jangan sampai terpancing dengan kampanye hitam. Jika ada yang mau memprovokasi daerah, BM siap membantu aparat,” tegas Malonda yang juga Korwil BMI Kalimantan.

Malonda yang juga Koordinator Wilayah (Korwil) Brigade Manguni Indonesia Kalimantan Timur menginstruksikan wajib hukumnya dilakukan oleh ribuan anggotanya, namun dalam menjalankan tugas, ia tidak menyarankan ada tindakan anarkis.

“Jangan bertindak dengan kekerasan, anggota saya tidak pernah punya sifat ini, bantu aparat, jika ditemukan ada orang yang sengaja memprovokasi segera bertindak dengan mengamankan dan segera dibawah kepada pihak berwajib,” tutup Malonda sembari mengharapkan adanya rasa cinta terhadap daerah dalam perbedaan.

Benny Rhmdani, Ketua GP Ansor Sulut

Sementara ketua GP Ansor Sulut Benny Rhamdani, menginstruksikan anggotanya siaga terhadap segala kemungkinan yang dapat memecah belah keamanan daerah.

“Demi terselenggaranya Pilpres 2014 yang jujur, adil dan bermartabat, saya memberikan instruksi kepada sejuruh Jajaran pengurus, kader dan anggota Ansor dan Banser di seluruh wilayah Kab/Kota se-Sulawesi Utara. Memantau dan melaporkan siapapun individu atau institusi yang melakukan tindakan intimidasi, teror dan politik uang dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat,” tukas Rhamdani.

Ditegaskannya, tindakan tegas tidak sebatas pencegahan tapi juga penangkapan terhadap oknum yang coba mengganggu stabilitas Sulut dan menyerahkannya ke pihak Bawaslu untuk pelaku dari kalangan masyarakat sipil, ke Propam Polres atau Polda untuk pelaku anggota Polri dan ke Pom/Denpom untuk pelaku anggota TNI.(Noberd Losa)